PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders’ value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan, Perseroan memandang perlu adanya sebuah GCG Code yang fleksibel agar senantiasa mengikuti perkembangan bisnis. GCG Code merupakan acuan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dengan demikian GCG Code ini tidak hanya bertujuan agar Perseroan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga harus mempunyai kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja Perseroan. Penerapan GCG berpedoman pada:

a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
b. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan GCG di Perseroan, GCG Code akan dikaji relevansinya setiap tahun, untuk melihat kesesuaian terhadap kondisi lingkungan bisnis Perseroan yang mutakhir. 

PRINSIP-PRINSIP
1. Transparansi
Transparansi merupakan sikap keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perseroan.
Transparansi diupayakan dan diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholder serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik terbaik GCG

2. Kemandirian
Kemandirian merupakan wujud pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.
Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan dan dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan.

3. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, wewenang, dan pertanggung jawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dilaksanakan secara efektif.
Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas oleh Perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun dengan kepentingan stakeholder.
Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau Organ Perseroan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

4. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan serta etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perseroan.
Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha menjadi warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen).

5. Kewajaran
Kewajaran mencakup keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan menjamin bahwa setiap pemegang saham dan stakeholder mendapatkan perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI GCG CODE
1. Sosialisasi dan implementasi GCG Code dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pejabat yang menjalankan fungsi implementasi GCG atau tim khusus yang ditunjuk bertugas untuk itu.
2. Evaluasi GCG Code dilaksanakan oleh pejabat atau tim khusus yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi GCG di Perseroan.
3. Evaluasi GCG Code dilakukan secara berkala untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan GCG Code apabila dipandang memiliki unsur yang tidak relevan dengan perkembangan bisnis Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.